Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Baru Afganistan, Masuk Daftar Buronan Teroris

Panji Islam – Portal Berita Islam – Berita Islam: Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Baru Afganistan, Masuk Daftar Buronan Teroris.

Pemimpin Tertinggi Taliban, Haibatullah Akhunzada: Umumkan Susunan Pemerintahan Baru Afganistan pada Selasa (7/9). Sayangnya, susunan kabinet tersebut menuai kekecewaan dari banyak pihak.

Pemimpin Tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada, akhirnya mengumumkan susunan pemerintahan baru Afganistan pada Selasa (7/9). Rekan pendiri kelompok militan Islam tersebut diangkat sebagai perdana menteri, sedangkan menteri dalam negerinya masuk daftar buronan teroris Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Reuters, Mullah Hasan Akhund diangkat sebagai perdana menteri Afganistan. Ia mendapat banyak prestise berkat hubungan dekatnya dengan mendiang pendiri kelompok itu, Mullah Omar, yang memimpin pemerintahan Taliban dua dekade lalu.

Akhund lama menjabat sebagai kepala badan pembuat keputusan penting Taliban, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan. Ia merupakan menteri luar negeri dan selanjutnya wakil perdana menteri ketika Taliban terakhir berkuasa. Seperti banyak anggota kabinet lainnya, ia berada di bawah sanksi PBB akibat perannya dalam pemerintahan tersebut.

Sementara itu, Sirajuddin Haqqani diangkat sebagai menteri dalam negeri yang baru. Ia merupakan putra pendiri jaringan Haqqani yang dikategorikan sebagai gembong teroris oleh Washington. Haqqani juga menjadi salah satu orang yang paling diburu FBI akibat keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan al-Qaeda.

Selanjutnya, Mullah Abdul Ghani Baradar ditunjuk sebagai wakil Akhund. Ia merupakan kepala kantor politik Taliban yang dijuluki sebagai saudara Mullah Omar.

Posisi Baradar yang tak menduduki jabatan tertinggi pemerintahan pun mengejutkan banyak orang. Pasalnya, ialah yang berjasa dalam menegosiasikan penarikan AS dalam perundingan di Qatar. Baradar juga telah menampilkan citra Taliban ke dunia luar.

Sosok ini sebelumnya adalah komandan senior Taliban dalam pemberontakan panjang melawan pasukan AS. Ia ditangkap dan dibui di Pakistan pada 2010. Setelah bebas pada 2018, Baradar diangkat sebagai kepala kantor politik Taliban di Doha.

Sementara itu, Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai menteri pertahanan. Juru Bicara Utama Taliban Zabihullah Mujahid pun menegaskan kalau para pejabat tersebut ditunjuk berdasarkan kapasitasnya.

Selain itu, terkait runtuhnya layanan publikdan krisis ekonomi di tengah kekacauan penarikan asing yang penuh gejolak, kabinet penjabat telah dibentuk untuk menangani kebutuhan utama rakyat Afganistan. Menurut pernyataan Mujahid, sejumlah kementerian masih kosong sambil menunggu seleksi orang-orang yang memenuhi syarat.

Akhundzada pun berjanji Taliban akan berkomitmen pada seluruh hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tak bertentangan dengan syariat.

“Di masa depan, seluruh urusan pemerintahan dan kehidupan di Afganistan akan diatur oleh hukum Syariat Suci,” ungkapnya.

Ia juga mengucapkan selamat kepada warga Afganistan atas pembebasan negara itu dari kekuasaan asing.

Di sisi lain, AS mengaku prihatin dengan rekam jejak sejumlah pejabat Kabinet. Terlebih lagi, tidak ada perempuan yang dimasukkan.

“Dunia mengawasi dengan cermat,” tutur Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS.

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki pun mengatakan tak akan ada pengakuan pemerintahan Taliban dalam waktu dekat ini.

sumber: akurat.co