Seputar Kontroversi Rencana Albania Dirikan Negara Islam Mirip Vatikan

ALBANIA berencana mendirikan negara mikro berdaulat bagi tarekat Sufi Islam, Muslim Syiah Bektashi di Tirana. Meskipun disambut baik oleh tarekat tersebut, langkah ini juga disambut dengan skeptis. Komunitas Muslim Albania bahkan menolak rencana itu.

Ketika mengumumkan rencananya untuk mendirikan negara Islam berdaulat, Perdana Menteri Albania, Edi Rama, memilih mengutip ucapan mendiang biarawati etnis Albania dan peraih Nobel Perdamaian, Bunda Teresa: “Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar,” katanya.

Berbicara di Sidang Umum PBB pada hari Ahad lalu, Rama mengatakan bahwa daerah ini nantinya akan menjadi “pusat moderasi, toleransi , dan hidup berdampingan secara damai yang baru.”

Didirikan di Kekaisaran Ottoman pada abad ke-13 sebagai cabang dari Sufisme, Tarekat Bektashi telah memiliki kantor pusat— Pusat Dunia Bektashi — di Albania sejak tahun 1929.

Pemerintah Albania berencana mengubah 27 hektar lahan di Tirana timur menjadi negara mini yang disebut Negara Berdaulat Ordo Bektashi, yang akan memiliki perbatasan, paspor , dan administrasi sendiri.

Inisiatif Luar Biasa

Berita tersebut muncul setelah terbitnya sebuah artikel di New York Times pada hari Sabtu tentang rencana Rama untuk mendirikan negara Muslim baru di ibu kota Albania.

Perdana menteri secara resmi mengumumkan langkah tersebut di PBB pada hari berikutnya.

Bagi pemimpin Bektashi, Edmond Brahimaj, yang dikenal oleh para pengikutnya sebagai Baba Mondi, ini adalah inisiatif luar biasa yang akan menandai era baru bagi toleransi beragama dunia dan promosi perdamaian.

“Ordo Bektashi, yang dikenal karena pesannya tentang perdamaian, toleransi, dan kerukunan beragama, akan memperoleh kedaulatan seperti Vatikan, yang memungkinkan kami untuk memerintah secara otonom dari sudut pandang keagamaan dan administratif,” kata ordo tersebut dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip DW.

Belum Pernah Terjadi

Seperti yang sering terjadi di Albania, banyak pakar dan masyarakat sama sekali tidak mengetahui rincian rencana pemerintah. Bagi sebagian besar, keputusan itu sepenuhnya datang begitu saja.

Besnik Sinani, seorang peneliti di Pusat Teologi Muslim di Universitas Tübingen, dan salah satu pendiri Institut Konak yang berpusat di Tirana, mengatakan bahwa gagasan itu adalah “kasus rekayasa keagamaan kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

“Perbandingan yang lemah dengan kasus Kota Vatikan , sebuah pengaturan yang diberlakukan pada negara Kepausan pada tahun 1929 oleh Benito Mussolini, tidak tahan uji historis,” katanya kepada DW.

“Saat ini, pemerintah Albania belum memberikan satu pun argumen yang meyakinkan untuk membenarkan tindakan tersebut.”

Parlemen Harus Mendukung

Albert Rakipi, ketua Institut Studi Internasional Albania, berpendapat bahwa ini bukan sekadar masalah acak yang harus diputuskan oleh pemerintah.