Pengadilan Beri Pemerintah AS Waktu 24 Jam untuk Membuktikan Alasan Deportasi Mahmoud Khalil – Portal Berita Islam

Setelah sebulan sejak penangkapan mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, oleh petugas imigrasi di New York dan pemindahannya lebih dari 1900 kilometer ke pusat penahanan di pedesaan Louisiana, seorang hakim imigrasi memberikan waktu 24 jam kepada pemerintah untuk membuktikan alasan deportasi Khalil. Hakim tersebut menyatakan akan membuat keputusan pada hari Jumat.

Hakim imigrasi asisten, Jamie Koman, menyatakan dalam sidang di Pengadilan Imigrasi Lasalle di Gina, Louisiana, “Jika pemindahannya tidak dibenarkan, saya akan menyelesaikan kasus ini pada hari Jumat.”

Jika pengadilan menolak kasus deportasi pada sidang hari Jumat, Khalil (30 tahun) akan bebas menurut hukum imigrasi dan pemerintah tidak dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Namun, jika pengadilan memutuskan untuk menerima kasus ini, pemerintah dapat mencoba untuk mengajukan kembali permohonan deportasi.

Khalil hadir di ruang sidang di meja yang memungkinkan dia untuk melihat pengacaranya, Mark van der Hout, yang mewakilinya secara virtual dari California di layar dekatnya. Koman memberi tahu van der Hout setelah pengacara meminta waktu lebih untuk memeriksa bukti pemerintah, “Bagi pengadilan, tidak ada yang lebih penting daripada hak Mr. Khalil dalam proses hukum yang wajar, dan saya tidak akan membiarkan Mr. Khalil tetap ditahan sementara pengacara mempelajari dokumen.”

Pengacara Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan kepada Koman bahwa mereka akan menyerahkan bukti sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh hakim pada pukul 5 sore hari Rabu.

Dalam sebuah pernyataan kemudian, pengacara Khalil mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hakim akan memutuskan tanpa memberi pembelaan waktu untuk menanggapi argumen pemerintah, sebuah kekhawatiran yang sudah disuarakan sebelumnya di pengadilan. Van der Hout mengatakan, “Apa yang sebenarnya dipertanyakan dalam kasus ini adalah apakah penduduk tetap yang sah—dan imigran lainnya di negara ini—dapat berbicara secara terbuka mengenai apa yang terjadi di Gaza atau isu penting lainnya yang dibahas dalam percakapan nasional, tanpa takut dideportasi hanya karena mengungkapkan keyakinan yang sepenuhnya dilindungi oleh Amandemen Pertama.”

Ia pun bertanya, “Apakah warga negara Amerika akan menjadi target selanjutnya?” Amandemen Pertama Konstitusi AS menjamin hak atas kebebasan berbicara dan berkumpul.

Pencabutan Visa Mahasiswa

Pemerintah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa status Khalil sebagai penduduk tetap sah dicabut berdasarkan hukum yang diterbitkan pada tahun 1952, yang memungkinkan deportasi setiap imigran yang dianggap oleh Menteri Luar Negeri AS membahayakan kebijakan luar negeri AS. Pemerintah AS juga menyebutkan bahwa aktivis pendukung Palestina ini harus dideportasi karena ia tidak mencantumkan dalam aplikasi visanya bahwa ia pernah bekerja di badan bantuan Palestina yang terkait dengan PBB. Selain itu, ia juga tidak menyebutkan bahwa ia bekerja di kantor Suriah di kedutaan Inggris di Beirut, dan merupakan anggota kelompok “Apartheid Divest” di Universitas Columbia.

Dalam sidang pada hari Selasa, Koman membaca klaim pemerintah, sementara van der Hout membantah semuanya. Kasus imigrasi ini terpisah dari tantangan hukum terkait keabsahan penangkapannya pada bulan Maret, yang dikenal dengan permohonan untuk perintah hadirin. Seorang hakim lainnya yang menangani permohonan Khalil untuk hadir di pengadilan memutuskan bahwa ia harus tetap berada di AS untuk saat ini.

Sejak penangkapan Khalil, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan bahwa dia telah membatalkan visa ratusan mahasiswa asing. Pemerintah Trump mengklaim bahwa protes mahasiswa terhadap dukungan militer AS terhadap Israel mencakup pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi.

Penyelenggara protes mahasiswa yang melibatkan beberapa kelompok Yahudi mengatakan bahwa kritik terhadap Israel sering kali keliru dicampur dengan antisemitisme. Khalil, seorang Palestina yang lahir di kamp pengungsi di Suriah, menyebut dirinya sebagai tahanan politik. Pengacaranya mengatakan bahwa pemerintahan Trump menargetkan Khalil tanpa memperhatikan prosedur yang benar karena pandangan politiknya, yang melanggar haknya untuk kebebasan berbicara sebagaimana dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Istri Khalil, Noor Abdullah, adalah warga negara Amerika yang hampir melahirkan anak pertama mereka bulan ini, tetapi tidak dapat pergi ke Louisiana untuk mengunjunginya karena kehamilannya.