Pembelaan AS atas Kekejaman Israel dalam Menghadapi Intifadah

Amerika Serikat secara terang-terangan membela Israel dalam menangani masalah pemberontakan rakyat Palestina di wilayah pendudukan. Padahal Negeri Yahudi itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia atau HAM . “Tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa Israel diberi standar lebih tinggi dibanding yang lain-lainnya,” ujar Richard Schifter yang kala itu menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri untuk Hak-Hak Asasi Manusia Amerika Serikat.

Mantan anggota Kongres AS , Paul Findley (1921 – 2019), menjelaskan Schifter mengeluarkan pernyataan ini dalam kesaksiannya di hadapan dengar pendapat Dewan yang pertama mengenai intifadah pada 9 Mei 1990 –dua setengah tahun setelah pemberontakan dimulai.

Paul Findley, dalam bukunya berjudul “Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. – Israeli Relationship” yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi “Diplomasi Munafik ala Yahudi – Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel” (Mizan, 1995) mengatakan kesaksiannya itu dibantah oleh saksi-saksi lainnya.

Mereka yang membantah itu antara lain seperti Michael Posner, direktur eksekutif Lawyers Commitee for Human Rights; Kenneth Roth, wakil direktur Human Rights Watch; dan Sarah Roy, seorang ahli akademisi mengenai Jalur Gaza .

Menurut Paul Findley, mereka semua bersaksi bahwa penggunaan kekerasan oleh Israel sudah keterlaluan dan telah menyebabkan banyaknya kematian yang tak perlu, termasuk kematian 102 anak-anak di bawah usia enam belas tahun.

Mereka juga mengecam penyiksaan Israel atas para tawanan, penahanan-penahanan administratif untuk menangkap orang-orang Palestina tanpa tuduhan atau pengadilan, deportasi orang-orang Palestina, dan penghancuran rumah-rumah Arab.

Komite Anti-Diskriminasi Arab-Amerika (ADC) menuntut pemecatan Schifter, dengan tuduhan telah secara sengaja mematahkan kecaman atas Israel. Pemerintah Bush menolak.

ADC mencatat bahwa Schifter adalah presiden pendiri Lembaga Yahudi untuk Urusan Kemananan Nasional (JINSA), suatu kelompok yang diorganisasikan untuk “memberi informasi pada komunitas pertahanan dan keamanan nasional mengenai nilai kerja sama strategis antara AS dan Israel.

Presiden ADC, Abdeen Jabara, menuduh bahwa “Duta Besar Schifter lebih mempedulikan citra Israel daripada melindungi hak-hak asasi manusia dan melaksanakan mandat hukum Amerika.” Permintaan dari Jabara untuk menemui Schiffer ditolak.

Lepas dari kesaksiannya yang bertentangan, kantor Richard Schifter sendiri di Kementerian Luar Negeri mengeluarkan laporan-laporan mengenai intifadah yang tidak meninggalkan keragu-raguan tentang hakikat dan meluasnya pelanggaran-pelanggaran Israel.

(mhy)