Kemenag Minta KBIHU Edukasi Jemaah Haji soal Murur di Muzdalifah

Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ( Kemenag ), Arsad Hidayat meminta kepada KBIHU untuk mengedukasi jemaah haji terkait kebijakan murur (melintas) di Muzdalifah yang mulai diberlakukan pada tahun ini. Permintaan itu disampaikan Arsad Hidayat saat bersilaturrahim dengan para pimpinan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) di Masjid Hotel 602, Jarwal, Makkah, Sabtu (8/6/2024).

Arsad mengatakan, semua masalah yang ada dalam penyelenggaran ibadah haji bisa selesai semua dengan adanya silaturrahim. “Yang penting kita mau berkomunikasi dan silaturrahim. Karena, terkadang permasalahan muncul itu ketika jarang bertemu,” ujar Arsyad di hadapan puluhan pembimbing ibadah haji.

Dia mengapresiasi peran KBIHU yang selama ini telah melakukan pembimbingan terhadap jamaah haji Indonesia. Namun, dia juga mendorong kepada pimpinan KBIHU untuk terus melalukan penguatan bimbingan kepada jamaah. “Saya minta KBIHU mengisi ruang-ruang tersebut, memberikan penguatan dan hikmah dari haji itu,” ucap dia.

Menurut dia, para ulama zaman dulu, ketika pulang ke Tanah Air bisa membuat perubahan di tengah masyarakat. Di antaranya, ulama besar asal Banten, yakni Syekh Nawawi Al Bantani.

Karena itu, dia berharap jamaah haji Indonesia yang telah mendapatkan bimbingan dari KBIHU juga bisa membuat perubahan ketika tiba di Tanah Air. “Jadi tidak hanya berbicara enak banget makannya, kamar hotenya bagus, tapi ketika pulang ke Tanah Air mereka bisa melakukan perubahan-perubahan besar di masyarakatnya,” kata Arsyad.

Dalam forum silaturtahim ini, dia pun mensosialisasikan rencana dan skema penyelengaraan ibadah haji tahun ini, khususnya terkait murur di Muzdalifah pada saat Puncak Haji 2024. Rangkaian ibadah di Armuzna tahun ini akan dimulai sejak 15 Juni 2024 atau 9 Dzulhijjah 1444 H.

Dia menjelaskan, kebijakan murur ini diambil dalam rangka menjaga dan menyelamatkan jiwa seluruh jamaah haji Indonesia serta kemaslahatan bersama.

“Mengingat, kalau kebijakan ini tidak dipilih, maka pasti akan terjadi kepadatan yang luar biasa di Muzdalifah. Semuanya sudah diperhitungkan oleh pemerintah,” jelas Arsyad.

Namun, lanjut dia, sebaik apapun kebijakan ini disusun, jika tidak didukung oleh seluruh mitra, maka tidak akan berhasil dengan baik. “FK KBIHU adalah mitra Kemenag. Karenanya, kami berharap Bapak dan Ibu dapat turut serta memberikan edukasi bagi jemaah terkait murur ini,” ujar dia.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Daerah Kerja Makkah Khalilurrahman, Kasi Bimbingan Ibadah Daker Makkah Imam Khoiri, para Konsultan Ibadah Daker Makkah, serta Pengurus FK KBIHU se-Indonesia.

Murur adalah mabit (bermalam) yang dilakukan dengan cara melintas di Muzdalifah, setelah menjalani wukuf di Arafah. Jamaah saat melewati kawasan Muzdalifah tetap berada di atas bus (tidak turun dari kendaraan), lalu bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina.

Skema murur ini, rencananya akan diikuti oleh 25 persen jemaah haji Indonesia atau sekitar 55 ribu orang. Mereka yang akan diprioritaskan ikut dalam skema murur ini adalah para jemaah dengan risiko tinggi (risti), lanjut usia (lansia), disabiltas, serta para pendamping lansia.

“Jamaah yang masuk dalam kelompok murur, akan mulai diberangkatkan dari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah mulai pukul 19.00 WAS. Ini KBIHU harus paham dan harus tahu sehingga bisa membantu menyiapkan jamaahnya yang ikut murur agar siap pada waktu tersebut,” kata Arsyad.

Dia menambahkan, ketepatan waktu pemberangkatan murur ini menjadi salah satu kunci keberhasilan skema pergerakan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Agar bisa berjalan seperti yang kita harapkan, maka peran edukasi bagi jamaah amat penting. Kami berharap, KBIHU dapat mengisi ruang edukasi tersebut,” jelas Arsyad.

“Kita berharap, kalau skema ini berhasil dijalankan, maka seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di Mina sebelum tengah hari pada 10 Dzulhijjah,” kata dia.

(aww)