JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, baru-baru ini mengakui bahwa Jimly School of Law and Government menerima dukungan keuangan dari perusahaan pertambangan Newmont. Pengakuan ini terjadi selama wawancara terbuka dengan anggota pansel Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Supra Wimbarti, yang berlangsung di Kantor Sekretariat Negara pada tanggal 25 Agustus.
Pertanyaan tegas Supra Wimbarti terkait asal-usul dana yang mendukung pendirian Jimly School membuat Jimly memberikan jawaban yang jujur, “Bapak kan memiliki Jimly School, itu dananya darimana?”
Jimly menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk mendirikan sekolah hukum tersebut berasal dari dana pribadi beberapa rekannya. Ia hanya menyumbangkan namanya untuk sekolah tersebut karena ia mengakui bahwa ia tidak memiliki banyak uang. “Saya hanya punya nama, jadi nama saya, saya wakafkan. Artinya saya tidak boleh dapat apa-apa, kalau saya diundang saya hanya mengajar sama dengan yang lain,” ungkap Jimly.
Meski sudah mendapatkan penjelasan tersebut, Supra Wimbarti terus mengejar informasi tentang sumber dana sekolah hukum tersebut. Berdasarkan informasi yang ia terima, Jimly School ternyata menerima dukungan keuangan dari Newmont.
“Informasi dari saya adalah ada dana dari Newmont?” tanya Supra.
Jimly mengonfirmasi bahwa ada dana dari Newmont yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek tertentu, seperti pelatihan di daerah. Namun, Jimly menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut telah selesai dua tahun yang lalu.
Sebagai catatan tambahan, tim Pansel Capim KPK melakukan wawancara terbuka dengan 19 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) selama tiga hari, mulai dari 24 hingga 26 Agustus 2015. Sebelumnya, Pansel KPK telah mengumumkan 19 nama Capim yang lolos ke tahap berikutnya. Dari 19 nama tersebut, akan diseleksi menjadi 8 nama yang akan diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR.
Discussion about this post