Nasib Imigran Muslim di Italia: Tidak Boleh Mendirikan Tempat Ibadah

Hari itu di kota Monfalcone, Italia timur laut, ratusan pria salat di tempat parkir berlantai beton. Arab News melaporkan mereka hanyalah sebagian kecil dari umat Islam di kota tersebut. Sejak November, wali kota Monfalcone yang berhaluan sayap kanan melarang umat Islam salat di dua pusat kebudayaan mereka.

Itu sebabnya mereka menggelar salat Jumat di lokasi konstruksi milik pribadi. Ini dilakukan sembari menunggu keputusan pengadilan akhir bulan ini.

Pengadilan akan menyelesaikan masalah zonasi yang menurut mereka telah menghalangi hak konstitusional umat Islam untuk beribadah.

Di antara mereka adalah Rejaul Haq, pemilik properti, yang mengungkapkan rasa frustrasinya atas apa yang dia dan banyak Muslim lainnya anggap sebagai pelecehan oleh kota yang mereka sebut rumah.

“Katakan padaku kemana aku harus pergi? Mengapa saya harus keluar dari Monfalcone? Saya tinggal di sini, saya membayar pajak di sini!” keluh Haq, warga negara Italia yang dinaturalisasi dan tiba dari Bangladesh pada tahun 2006.

“ Katolik , Ortodoks, Protestan , Yehuwa, jika mereka semua punya gerejanya sendiri – mengapa kita tidak bisa punya gereja?”

Sepertiga dari 30.000 penduduk kota yang tinggal di luar Trieste ini adalah imigran . Sebagian besar dari mereka Muslim Bangladesh yang mulai berdatangan pada akhir tahun 1990-an untuk membangun kapal pesiar bagi pembuat kapal Fincantieri, yang galangan kapal Monfalcone-nya merupakan yang terbesar di Italia.

Kehadiran mereka langsung terlihat, apakah itu laki-laki Bangladesh yang bersepeda ke dan dari tempat kerja atau di toko kelontong etnis di sudut jalan.

Bagi Wali Kota Anna Cisint, pembatasan salat itu soal zonasi, bukan diskriminasi.

Peraturan perencanaan kota sangat membatasi pendirian tempat ibadah, dan sebagai wali kota di negara sekuler, ia mengatakan bahwa bukan tugasnya untuk menyediakan tempat ibadah.

“Sebagai walikota, saya tidak menentang siapa pun, saya bahkan tidak akan menyia-nyiakan waktu saya untuk melawan siapa pun, tapi saya juga di sini untuk menegakkan hukum,” kata Cisint.

Namun, dia berpendapat bahwa jumlah imigran Muslim, yang didorong oleh reunifikasi keluarga dan kelahiran baru, “terlalu banyak bagi Monfalcone.”

“Ada terlalu banyak… Anda harus mengatakannya sebagaimana adanya,” katanya.

Peringatannya tentang “ketidakberlanjutan sosial” pada populasi Muslim di Monfalcone telah mendorong Cisint menjadi berita utama nasional dalam beberapa bulan terakhir.

Mereka juga telah menjamin dia mendapat tempat dalam pemilihan Parlemen Eropa mendatang untuk partai Liga anti-imigran pimpinan Matteo Salvini, yang merupakan bagian dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri Giorgia Meloni.

Liga ini selama beberapa dekade telah menghalangi pembukaan masjid di basis mereka di Italia utara. Namun masalahnya terjadi secara nasional di Italia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik.

Islam tidak termasuk dalam 13 agama yang memiliki status resmi berdasarkan hukum Italia, sehingga mempersulit upaya pembangunan tempat ibadah.

Yahya Zanolo dari Komunitas Keagamaan Islam Italia (COREIS), salah satu asosiasi Muslim utama di negara tersebut mengatakan saat ini terdapat kurang dari 10 masjid yang diakui secara resmi.