Menuju Muktamar NU 2026: “PBNU Terbebas Doktrin Ba’alwi” – Polemik Nasab Habib

Wajah Nahdlatul Ulama (NU) hari ini tengah mengalami guncangan diskursus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika selama puluhan tahun hubungan antara kiai-kiai NU dan kaum Ba’alwi (Habaib) dianggap sebagai relasi “Habib dan Sukibin” yang tak terpisahkan, kini arus balik dari akar rumput justru menyuarakan hal sebaliknya. Muncul aspirasi kuat agar kepengurusan PBNU di masa mendatang benar-benar “steril” dari dominasi doktrin dan pengaruh struktural kaum Ba’alwi.

Warga Nahdiyyin kini di hadapkan dalam ​gugatan sejarah dan kembalinya Marwah 1926. ​Salah satu argumen paling tajam yang muncul dari kalangan Nahdliyin kultural adalah refleksi sejarah berdirinya jam’iyyah. Saat KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri mendirikan NU pada tahun 1926, organisasi ini murni dipelopori oleh kiai-kiai pribumi sebagai benteng Aswaja Nusantara.

​Fakta sejarah bahwa kaum Ba’alwi baru mendirikan Rabithah Alawiyah pada tahun 1928—dua tahun setelah NU berdiri—kini digunakan sebagai alat legitimasi bahwa NU sejak lahir adalah milik “Pribumi”. Gerakan ini memandang bahwa NU tidak memiliki “hutang sejarah” terhadap organisasi nasab tersebut, sehingga tidak ada kewajiban bagi NU untuk memberikan panggung struktural istimewa kepada mereka.

​Fenomena Kiai Imaduddin dalam diskursus sains melawan mitos menjadi katalisator utama. Meskipun ia “hanya” menjabat sebagai anggota Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dukungan terhadapnya di tingkat akar rumput melampaui popularitas elit Tanfidziyah. Tesisnya yang menggugat keabsahan nasab Ba’alwi melalui pendekatan kritis historis dan data DNA telah mengubah pola pikir santri.
​Bagi banyak kiai di desa, gerakan Kiai Imad bukan sekadar kebencian, melainkan upaya “pembersihan sejarah”. Mereka lelah dengan oknum yang dianggap menjual narasi nasab untuk mendapatkan materi, penghormatan berlebih, atau pengaruh politik di dalam NU, sementara kiai-kiai yang berdarah-darah membina umat justru terpinggirkan.

​Sentimen ini semakin menguat seiring dengan munculnya pesimisme terhadap pengurus PBNU saat ini. Isu penerimaan konsesi tambang dan kedekatan elit organisasi dengan kekuasaan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap jati diri NU sebagai organisasi kerakyatan.
​Akar rumput melihat adanya korelasi antara sikap “diamnya” PBNU terhadap isu-isu keadilan sosial dengan masih kuatnya pengaruh “feodalisme spiritual” di lingkaran elit. Keinginan untuk membebaskan PBNU dari “doktrin Ba’alwi” dipandang sebagai langkah awal untuk memerdekakan NU dari segala bentuk sandera kepentingan, baik kepentingan nasab maupun kepentingan materi.

​Wacana “Pribumisasi NU” diperkirakan akan menjadi isu sentral dalam Muktamar mendatang. Aspirasi yang berkembang menuntut agar syarat menjadi pengurus PBNU ditekankan pada ​sanad keilmuan Nusantara dan mengutamakan mereka yang tumbuh dari rahim pesantren lokal. Ditambah dengan ia yang memiliki​loyalitas tunggal terhadap NU dan menghindari tokoh yang memiliki loyalitas ganda terhadap organisasi nasab di luar NU.

Selain itu ditekankan faktor ​Integritas Intelektual dengan memimpin berdasarkan data dan ilmu, bukan berdasarkan klaim kemuliaan darah.
​
​NU berada di persimpangan jalan. Gerakan “PBNU Tanpa Ba’alwi” bukan sekadar isu rasisme atau kebencian personal, melainkan upaya redefinisi identitas. Apakah NU akan kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi kiai pribumi yang mandiri, atau tetap terjebak dalam pusaran konflik nasab yang melemahkan energi organisasi?

​Satu hal yang pasti, suara dari “bawah” tidak lagi bisa dibungkam dengan sekadar dawuh kepatuhan. Mereka menuntut NU yang ilmiah, transparan, dan benar-benar milik rakyat Indonesia.

​Oleh: Didin Syahbudin