Setiap Tahun Peringati Hari Pancasila, Apa Kabar Keadilan Ekonomi?

Jakarta, NU Online

Hari Lahir Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks keadilan ekonomi, ekonomi Pancasila yang dikembangkan digadang-gadang mampu mengelola seluruh potensi elemen bangsa agar bisa mandiri.

Pengamat Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Jaenal Effendi menilai, implementasi keadilan ekonomi yang terkandung dalam butir sila Pancasila masih belum merata.

“Keadilan ekonomi masih perlu untuk ditata, artinya masih kurang,” kata Jaenal kepada NU Online, Kamis (1/6/2023).

Ia melihat bahwa implementasi sila demi sila pada Pancasila telah relatif lengkap bahkan disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Namun, upaya mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama terkait dengan asas kebersamaan dan keadilan masih perlu ditingkatkan lagi. 

“Bahwa dalam Pancasila, ekonomi Pancasila kita memahami betul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi masih banyak ketimpangan-ketimpangan ekonomi dan sosial,” papar dia

“Kita masih melihat gap yang cukup besar antara mereka yang menikmati kue ekonomi dengan mereka yang belum begitu menikmati kue ekonomi atau bahkan tidak menikmati,” imbuh dia. 

Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) periode 2015-2020 itu menyebut bahwa diperlukannya aturan atau perhatian khusus dari pemerintah. Di mana mereka, kelompok yang mayoritas menikmati kue ekonomi, ada sinergi dengan kelompok yang tidak menikmati kue ekonomi nasional. 

“Ini perlu dibuat keseimbangan, perlu dibentuk new equilibrium atau keseimbangan baru bagaimana keadilan ekonomi bisa tercapai di negara kita ini,” ucap Jaenal.

Pemerintah, lanjutnya, harus mulai memperhatikan pemerataan ekonomi di seluruh elemen bangsa. Salah satunya dengan membuat skenario pendampingan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah, sambung dia, perlu hadir dan memastikan agar kelompok ekonomi bawah bisa berkontribusi lebih jauh.

“Membangun masyarakat kita ke level yang paling rendah melalui program-program. Pertama, kita harus pastikan pemerintah dengan pengusaha yang menguasai 90 persen kue ekonomi bersama mewujudkan keadilan ekonomi karena kita hidup berasaskan Pancasila, keadilan bagi rakyat Indonesia,” paparnya.

Misanya, terang dia, melalui program empowering (pemberdayaan) untuk menciptakan keterampilan dan menghadirkan kesadaran untuk maju.

“Kedua enabling (pendukung). Mengupayakan seluruh masyarakat menjadi aktor ekonomi, sehingga keadilan ini makin terlihat dan terasa,” jelas dia.

“Ketiga, protecting (perlindungan) Peran elemen pemerintah, protecting. Setelah ter-empower dan enable, pemerintah mem-protect itu dengan baik. Ekosistemnya dijaga dengan baik. Tiga hal pokok ini harus dipastikan betul oleh pemerintah dari level bawah sampai atas,” tutupnya.

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa

Editor: Fathoni Ahmad