PBNU dan PP Muhammadiyah Sepakat, Pilpres 2024 Harus Kedepankan Moral Bukan Disetir Pragmatisme Politik

JAKARTA, ISLAMI.CO – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir beserta jajarannya bersepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Kamis (25/5/2023) tentang pemilu 2024 dan pilpres 2024 yang bakal digelar tak lama lagi.

Keduanya sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Menurut Gus Yahya, kepemimpinan moral sangat diperlukan dalam politik agar para politisi tak hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pragmatis.

“Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di lobi PBNU.

Ke depan, PBNU dan Muhammadiyah akan melanjutkan diskusi-diskusi untuk menindaklanjuti pertemuan pada hari ini. Gus Yahya berharap bisa membangun strategi bersama agar bisa berpengaruh atas berbagai macam isu yang berkembang.

“Nanti kedua belah pihak (PBNU dan Muhammadiyah) akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini. Karena kalau soal komunikasi langsung sudah biasa, tapi kita ingin bersama-sama mencari strategi untuk menciptakan momentum, mudah-mudahan bisa berpengaruh,” kata Gus Yahya.

Selain isu politik, PBNU dan Muhammadiyah juga akan menjalin kerja sama dalam membangun strategi ekonomi yang lebih berkeadilan. Gus Yahya mengakui, pihaknya akan belajar dari Muhammadiyah tentang kerja-kerja administrasi organisasi dan pelayanan terhadap umat.

“Saya kira, ini akan menjadi ladang khidmah yang sangat subur bagi NU dan Muhammadiyah. Kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi kunjungan yang berkah,” harap Gus Yahya.

Baca juga: Inilah Poin-Poin Keputusan Induk Hasil Muktamar ke-48 Muhammadiyah

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir mengatakan bahwa kepemimpinan moral diharapkan untuk menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.  Kepemimpinan moral itu, jelasnya, melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas sehingga kontestasi politik tak hanya berupa ajang mencapai kekuasaan semata.

“Tapi ada visi kebangsaan apa yang mau dibawa, diwujudkan yang berangkat dari fondasi yang diletakkan para pendiri bangsa,” tutur Prof Haedar.

Ia menjelaskan, kepemimpinan moral yang disepakati itu diharapkan mampu menyetir kontestasi politik menjadi lebih baik. Siapa pun pemimpin negeri ini yang terpilih, maka dia akan menjadi satu kepemimpinan yang sadar atas perilaku baik dan buruk.

“Kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non-politik praktis punya panggilan moral, hadir tanpa merasa paling benar sendiri,” tegas Prof Haedar.

Adapun rombongan PP Muhammadiyah yang bersilaturahim di PBNU ini diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang didampingi Wakil Ketua Umum H Amin Said Husni, Sekretaris Jenderal H Saifullah Yusuf, serta Wakil Sekretaris Jenderal Najib Azca, Suleman Tanjung, dan Imron Rosyadi Hamid.  Sementara Prof Haedar Nashir didampingi oleh Sekretaris Umum Prof H Abdul Mu’ti, Bendahara Umum Hilman Latief, jajaran Ketua Prof Anwar Abbas, Saad Ibrahim, dan Agus Taufiqurrahman, serta jajaran Sekretaris Izzul Muslimin dan M Sayuti.