Forum Alumni ITB – FORTUGA, Nyatakan Tak Bertanggungjawab Soal Situs Jurdil2019

Panji Islam – Portal Berita Islam – Portal Islam : Forum Alumni ITB – FORTUGA, Nyatakan Tak Bertanggungjawab Soal Situs Jurdil2019.

Jakarta – Forum Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Angkatan 1973 (Fortuga) menyatakan mereka tidak bertanggung jawab atas situs perangkat hitung suara “Jurdil 2019”. Situs itu merupakan salah satu lembaga yang mengklaim kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 dengan perolehan 58,1 persen suara.

Diketahui aktivis Fortuga disebut sebagai penggagas situs tersebut.

“Fortuga secara organisasi tidak berpartisipasi dalam rancang bangun maupun pendistribusian perangkat tersebut. Fortuga tidak bertanggung jawab terhadap isi dan akibat yang ditimbulkannya,” kata Ketua Fortuga, Budi Mulia, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (20/4).

Fortuga menyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan kandidat atau partai manapun.

“Peran individu-individu Fortuga di masyarakat secara pribadi merupakan tanggung jawab masing-masing,” lanjutnya.

Anggota Jurdil 2019, Rulianti menyatakan lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.

Hanya saja, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 muncul di waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat untuk membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 dan memakai ‘bendera’ bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

Diketahui, Verifikasi Nama Lembaga Survei Dan Quick Count Pada Pemilu 2019 Sendiri Dilakukan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bukan Bawaslu. Bawaslu Hanya Berwenang Mendaftar Lembaga Pemantau Pemilu.

KPU sebelumnya menyebut ada 40 lembaga survei yang terdaftar sebagai penyelenggara quick count. Dari daftar nama itu, tak tercantum nama ‘Jurdil 2019’ maupun ‘PT Prawedanet Aliansi Teknologi’.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut lembaga lain di luar 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik.

“Jika ada selain 40 lembaga survei itu merilis hasilnya, itu pelanggaran,” kata Wahyu, dikutip dari Antara.

Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat lalu, Fortuga menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat dan perhitungan yang menyatakan kemenangan Prabowo tersebut

Sumber : cnnindonesia