Diperlukan Kolaborasi dan Kreativitas untuk Penguatan Moderasi Beragama

Jakarta, NU Online
Kementerian Agama perlu mendesain implementasi moderasi beragama yang menekankan kolaborasi banyak pihak dan berkelanjutan.

Hal itu merupakan rekomendasi dari riset International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengenai situasi moderasi beragama berjudul Praktik Moderasi Beragama di Lembaga Publik: Studi Kasus BSI, PLN, SMAN 53 Jakarta, dan MAN Insan Cendekia Sumatera Barat. Hasil riset tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu (14/6/2023).

Desain moderasi beragama dengan kolaborasi menjadi penting karena dapat memperkuat upaya itu. Hal ini ditunjukkan SMAN 53 Jakarta yang menjalin kolaborasi dengan pihak luar, seperti organisasi nirlaba yang peduli terhadap isu toleransi dan perdamaian.
 

Seiring dengan itu, Kementerian BUMN RI juga perlu merancang ekosistem yang mendorong penguatan moderasi beragama, serta memberi perhatian terhadap kelompok atau individu yang dapat mengancam moderasi beragama. 

Sementara di lingkungan sekolah, lembaga dapat mengupayakan ide-ide kreatif praktik moderasi beragama, yang tidak sebatas kegiatan, namun meliputi kebijakan dan kultur.

“Harapannya moderasi beragama pada akhirnya bisa menjamin akses setara untuk semua, perlindungan terhadap hak perempuan, misalnya tidak ada lagi pemaksaan atau pelarangan penggunaan hijab,” kata Rizka Antika, Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID.

“Lalu bagaimana akses terhadap minoritas, kesempatan menjadi pemimpin, tidak terulang lagi sebagaimana pada Pilkada Jakarta beberapa tahun lalu,” lanjut Rizka.

Selain itu data juga diambil melalui observasi terhadap lingkungan di keempat lembaga tersebut, termasuk pusat-pusat kegiatan sosial keagamaan.

Meskipun demikian, penelitian juga memberikan catatan perihal kolaborasi ini. Sebab, masih ditemukannya praktik moderasi beragama yang bersifat negosiatif dan berpotensi menjadi celah masuknya pemikiran radikal dengan upaya merangkul semua pihak.

“Hal ini ditemukan dalam strategi yang menghindari pola konfrontatif, misalnya berusaha merangkul semua kelompok keagamaan. Di PLN, pola ini lahir dari perspektif perusahaan sebagai ‘rumah bersama;, sehingga tidak ada larangan terhadap unsur yang berafiliasi dengan HTI,” ungkap Rizka.  

Sebagai informasi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada periode Januari-Maret 2023. Data diambil melalui wawancara terhadap 51 informan (21 perempuan dan 30 laki-laki) dari tingkat pimpinan tertinggi (direksi dan kepala sekolah), pimpinan unit (kepala bidang dan guru), konstituen (pegawai dan siswa), serta ahli.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan