Kampanye PM India Narendra Modi Berisi Adu Domba Muslim dan Hindu

Pidato-pidato Perdana Menteri India Narendra Modi sejak awal kampanye pemilu di India telah memberikan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan partai-partai oposisi sebagai anti-Hindu.

“Misalnya, dia mengatakan manifesto Kongres mempunyai jejak Liga Muslim, mengacu pada partai politik yang didirikan di bawah kolonialisme Inggris untuk menjamin hak-hak Muslim,” tulis Poorvanand, dosen Bahasa Hindi di Universitas Delhi, dalam artikelnya berjudul “Modi wants to turn India’s election into a Hindu-Muslim war” yang dilansir Al Jazeera, 24 April 2024.

Modi juga mengklaim bahwa para pemimpin oposisi memiliki pola pikir Mughal, penguasa Muslim India pada abad 16-18, dan bahwa mereka menghina umat Hindu dengan memakan ikan pada acara suci Hindu dan makan daging selama bulan suci Hindu di Sawan. Dia mengatakan mereka melakukannya untuk menyenangkan pemilih “mereka sendiri”.

“Siapakah para pemilih ini selain Muslim?” ujar Poorvanand.

Menurut Poorvanand, bahwa para pemimpin oposisi melakukan praktik-praktik anti-Hindu untuk menenangkan umat Islam adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal mengingat bahwa oposisi juga membutuhkan suara Hindu dan tidak mampu melakukan apa pun untuk mengasingkan mereka.

“Namun kurangnya logika tidak menghentikan Modi dan BJP untuk mengulangi klaim tersebut dalam upaya memprovokasi umat Hindu melawan Muslim,” katanya.

Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Model Kode Etik ECI, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk meminta suara atau berkampanye atas dasar agama atau komunal.

Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perwakilan Rakyat, yang menganggap propaganda komunal sebagai kejahatan.

Undang-undang tersebut mengatakan, “Permintaan yang diajukan oleh seorang kandidat, atau orang lain dengan persetujuan dari seorang kandidat, untuk memilih atau tidak memberikan suara atas dasar agama, ras, kasta, komunitas atau bahasanya merupakan praktik pemilu yang korup.” Jika terbukti bersalah berdasarkan ketentuan ini, seseorang dapat menghadapi hukuman enam tahun penjara.

Ketentuan Undang-undang inilah yang menyebabkan larangan pemilu selama enam tahun pada tahun 1999 terhadap Bal Thackeray, pendiri partai Shiv Sena, atas upayanya melakukan penghasutan komunal.

Meskipun ada seruan untuk mengambil tindakan untuk membendung penggunaan pidato yang menghasut oleh BJP dalam pemilu yang sedang berlangsung, ECI sama sekali bungkam mengenai masalah ini. Itu karena ini adalah badan yang dikompromikan.

Pada bulan Desember, BJP berhasil mendorong undang-undang melalui parlemen yang mengubah komposisi panitia seleksi yang bertugas menunjuk komisioner pemilu. Sebelumnya Ketua Mahkamah Agung India (CJI) adalah bagian dari perjanjian tersebut, bersama dengan perdana menteri dan pemimpin oposisi. Kini CJI telah diganti dengan menteri yang dipilih oleh perdana menteri.

Hal inilah yang menyebabkan ECI kehilangan independensinya. Sejak saat itu, mereka berperilaku seperti badan pemerintah, mengeluarkan pemberitahuan kepada para pemimpin oposisi jika terjadi kesalahan kecil dan tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh para pemimpin BJP. Hal ini berarti pemilu di India juga terganggu.

Ketika kampanye penghasutan BJP terus berlanjut, umat Islam dinasihati oleh para simpatisan mereka untuk tidak bereaksi karena hal itu akan membuat umat Hindu tertarik pada BJP. Umat Islam diam saja, begitu pula ECI dan pengadilan. “Dalam keheningan yang memekakkan telinga ini, kami berduka atas matinya demokrasi di India,” ujar Poorvanand.

(mhy)