Beginilah nasib Tenaga Honorer di tangan Jokowi

Bagikan :
honorer, sumber : detik.com

Panji Islam – Portal Berita Islam Terkini – Beginilah nasib Tenaga Honorer di tangan Jokowi

Nasib guru honorer masih belum jelas hingga saat ini. Mereka bekerja untuk instansi pemerintah, tapi bukan pegawai negeri sipil (PNS).

Cerita pilu kerap menyertai pahlawan tanpa tanda jasa ini. Yang sering terdengar, para guru ini hanya bergaji ratusan ribu rupiah. Bukan hanya itu, kebanyakan dari mereka juga mengabdi hingga puluhan tahun.

Tak heran, mereka kerap menuntut kejelasan nasib. Beberapa kali mereka terlihat turun jalan untuk meminta kejelasan pada pemerintah.

Sementara itu, pemerintah menyatakan telah menyiapkan beberapa skema untuk kejelasan status guru honorer. Seperti apa? Berikut berita selengkapnya:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menerangkan, berdasarkan hitungan dan analisis sebenarnya jumlah guru honorer tinggal sedikit saat ini. Tapi, perekrutan di daerah terus berlangsung dan tidak bisa dimonitor oleh pemerintah pusat.

“Sebenarnya guru honorer dalam hitungan dan analisis sudah hampir selesai, yang memenuhi syarat 13.300. Ternyata, setelah ini nggak bisa disalahkan, karena bukan pemerintah pusat, kementerian lembaga, tidak bisa monitor sampai ke daerah,” kata dia di Kementerian PANRB Jakarta, Jumat

Bahkan, Syafruddin mengatakan, bupati sendiri tak tahu perekrutan guru honorer itu.

“Jadi kadang-kadang bupati nggak tau, atau aparat sipil di lingkungannya. Karena direkrut kepala sekolah, kepala dinasnya, orang-orang punya kepentingan di situ dan semua quote and quote berdasarkan pertemanan dan persaudaraan,” tambahnya.

Padahal, lanjutnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tegas menyatakan setiap perekrutan mesti melalui tahapan seleksi. Persyaratan seperti batas usia diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Terkait :   Wapres Jk pada sidang PBB : Indonesia selalu bersama Palestina

“Jadi otomatis guru honorer yang ada sekarang ini, para honorer bukan hanya guru, ada bidan, segala macam sebenarnya di dalam undang-undang tidak diakomodir lagi. Makanya saya mengatakan, kita juga tidak bisa menafikan orang-orang yang mempunyai, mengeluarkan keringat, orang-orang yang berjasa, tapi jasanya tidak diatur, ini dilematis,” tutupnya.

Pemerintah menyiapkan berbagai skema untuk memberikan kejelasan status guru honorer. Setidaknya, ada 3 skema untuk guru honorer tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menjelaskan, skema pertama ialah dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tahun ini, pemerintah membuka formasi 238.015 di mana 112.000 di antaranya untuk profesi guru.

“Dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, kita akan merekrut CPNS yang berjumlah sesuai kebutuhan mendesak 238.015 dengan catatan yang sangat dibutuhkan, guru yang dibutuhkan 112 ribu. Termasuk di dalamnya guru agama, madrasah,” kata Syafruddin di Kementerian PANRB Jakarta, Jumat

Namun, untuk seleksi ini guru honorer maksimal berusia 35 tahun. Bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun ada skema lain yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Saat ini, payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) tengah disiapkan. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menghitung anggaran untuk mengakomodir kebijakan ini.

P3K lebih fleksibel. Lantaran, bisa diikuti oleh guru honorer usia 20 tahun hingga 2 tahun menjelang pensiun.

Terkait :   Pulau Pramuka Akan Dijadikan Pusat UKM, Yang Dijanjikan Sandiaga Uno.

“Kalau di situ bisa meng-hire umurnya yang sudah lewat dia bisa ikut, mulai dari 20 tahun dan bisa melewati PP 11 Tahun 2017 yaitu 2 tahun sebelum masa pensiun. Kalau 58 pensiun jabatan itu, 56 tahun bisa ikut tes,” tambahnya.

Selanjutnya, jika kedua skema ini tak cukup, pemerintah menyiapkan skema ketiga. Dalam skema ini, pemerintah akan mengembalikan guru honorer pada yang mempekerjakannya, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan syarat, gaji mereka sesuai upah minimum regional (UMR).

“Nanti honorer tidak lolos di dua mekanisme ini CPNS dan P3K kita kembalikan ke user-nya kementerian/lembaga, pemerintah tingkat I dan II untuk tetap menggunakan. Tapi catatannya apa, harus dihargai jasanya, keringatnya. Sistem pendapatannya atau honornya tidak boleh di bawah UMR. Sekarang umumnya di bawah UMR Rp 250-300 ribu,” tutupnya.
Pemerintah akan memberikan sanksi bagi pemerintah daerah yang masih melakukan perekrutan tenaga honorer. Para pejabat juga dilarang memberi janji palsu akan mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Sanksinya masih dirumuskan. Sanksi tegas sangat mungkin diberikan kepada mereka yang mengangkat pegawai atau guru honorer secara sepihak karena bisa dianggap sebagai pemberi harapan palsu (PHP), ” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat bertemu dengan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di kantor Menpan RB, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Hingga Maret 2017, jumlah PNS mencapai 4.351.490 orang. Jumlah itu terdiri dari guru 1.636.322 orang (37,60 %), tenaga kesehatan 264.305 orang (6,07 %) , tenaga teknis 372.740 (8,57 %), administrasi 1.643.535 orang (37,77%) dan struktural 434.588 orang (9,99 %).

Terkait :   Angkuhnya Netanyahu mengancam "musuh israel" dengan bom nuklir

Pemerintah telah melakukan pengangkatan tenaga honorer sebanyak 1.070.092 selama 2005-2014. Jumlah ini sangat banyak bila dibandingkan pelamar umum yang merupakan lulusan universitas yang diangkat yakni hanya 775,884 orang.

Selama ini, tenaga honorer masih menjadi masalah besar. Mereka sering melakukan demo menuntut agar segera diangkat menjadi PNS.

Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), nomenklatur tenaga honorer telah dihapuskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menginstruksikan penghentian rekrutmen tenaga honorer.

Menurut Syafruddin, selama ini perekrutan tenaga honorer sarat kolusi, korupsi dan nepotisme. Banyak tenaga honorer yang merupakan teman atau saudara pihak yang mempunyai jabatan. Perekrutan tenaga honorer misalnya guru oleh kepala sekolah atau kepala daerah sering tidak diketahui oleh Bupati atau kepala daerah.

“Hari ini kita baru saja meneken MoU dengan Wakapolri. Seleksi CPNS kita adakan benar-benar transparan, akuntabel, dan jangan sampai ada calo yang menjanjikan bisa meloloskan dan joki yang mencoba-coba mengakali. Kita menggandeng Polri untuk tindak tegas sesuai hukum,” kata Syafrudin yang sebelumnya menjabat Wakapolri.

Tahun ini pemerintah akan merekrut 238.015 CPNS yang terdiri dari 51.271 orang pegawai di instansi pusat dan 186.744 orang untuk pegawai daerah. Rekrutmen CPNS tahun ini diprioritaskan untuk guru, dosen, dan guru agama atau madrasah sebanyak 112 ribu dan 60 ribu untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan dan apoteker.

Sumber : detik.com