Penyelidikan Kasus Korupsi Bisa Dihentikan Apabila Uang Dikembalikan??

Bagikan :

PANJI ISLAM, Jakarta – Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung menandatangani perjanjian Kolaborasi tentang Koordinasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) terkait indikasi korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyatakan, penyelidikan kasus korupsi pejabat daerah bisa dihentikan apabila sang koruptor mengembalikan kerugian negara ke kas negara.

Terkait hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku belum mendapatkan informasi lebih detil. Yang pasti, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut tentu telah dikaji di Divisi Hukum Polri.

“Nanti saya cek ke Pak Kabareskrim dulu klarifikasinya seperti apa dan pernyataan beliau seperti apa. Saya soalnya nggak ikut,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Terkait :   Sempat Buron, Tersangka Duga'an Tipikor Tertangkap Sa'at Berjualan Kopi

Menurut Setyo, pernyataan Kabareskrim cukup beralasan. Apalagi nilai kerugian negara yang ditimbulkan relatif kecil. Sementara indeks penanganan kasus korupsi di Polri sekitar Rp 200 juta lebih.

“Kalau dihitung matematis, kalau kita menyelamatkan uang negara Rp 200 juta, tapi harus mengeluarkan Rp 300 juta kan rugi,” kata dia.

Meski begitu, Setyo mengaku tetap akan meminta penjelasan lebih detil kepada Kabareskrim. Apalagi tidak dijelaskan secara khusus klasifikasi nominal kerugian negara dalam kasus korupsi yang bisa dihentikan proses penyelidikannya.

Sumber : Riau Redaksi