Fase Akhir Bung Karno dan Kedekatannya dengan Ulama NU (1960–1967) – Polemik Nasab Habib

Oleh: Hamdan Suhaemi

Surat kabar di era 1960-an memberitakan kegiatan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pasca Dekrit 5 Juli 1959. Pemberitaan itu hampir selalu disertai ulama NU, apalagi dalam kegiatan keagamaan. Intensitas kegiatan bersama para kiai NU sering menjadi headline surat kabar pada masa itu.

Surat kabar nasional Harian Indonesia Raya, meskipun sempat diberedel sebelum dekade 1960-an, pernah memuat liputan tentang hubungan NU–Soekarno. Suluh Indonesia, salah satu surat kabar yang terkait dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), juga sering meliput kegiatan presiden dan kebijakan pemerintah, termasuk soal hubungan negara dan organisasi NU.

Dalam jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertema The Development of Indonesian Press Freedom in the Period of Old Order (1950–1965) yang ditulis oleh Andi Sebastian, Ardi Tri Yuwono, Pieter-Jan Clumpers, dan Mustafa Basara, tema jurnal tersebut mendeskripsikan pemberitaan surat-surat kabar pada era 1960–1965—era yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin dan politik NASAKOM.

Surat kabar harian Duta Masjarakat edisi 29 Agustus 1960, dengan tajuk “Pekan Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W.” memberitakan peringatan Maulid yang digelar secara besar-besaran di Ibu Kota Jakarta. Di antara kegiatan yang dihelat adalah: 1 September 1960 diadakan Malam Qira’atul Qur’an yang berlokasi di Masjid Matraman; 2 September 1960 digelar Malam Deklamasi Sajak di Menteng Raya 58, di mana para peserta akan membacakan sajak-sajak keagamaan dan puisi yang bertemakan Maulid Nabi; serta 3 September 1960 diadakan parade sepeda berhias.

Pada edisi 5 September 1960, Duta Masjarakat juga memberitakan kegiatan Puncak Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Lapangan Istana Merdeka pada tanggal 4 September 1960. Satu hal penting yang dikemukakan Presiden Sukarno dalam pidatonya adalah kesadaran dirinya yang merasa tidak punya ukuran yang cukup untuk menilai kebesaran Nabi Muhammad S.A.W. Dengan pikirannya, hatinya, dan buku-buku yang dibacanya tentang Nabi Muhammad, Presiden Sukarno merasa ukurannya “tak gaduk” (tak sampai). Begitu yang diberitakan Duta Masjarakat dalam tajuk “Presiden Sukarno: Nabi Muhammad adalah tjontoh jang tidak bisa salah.”

Surat kabar lainnya juga memberitakan kegiatan Bung Karno saat menyampaikan pidato di depan para peserta muktamar, 28 Desember 1962. Dalam pidato itu, Bung Karno menyinggung peran penting NU dalam upaya perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda. Ia juga menyampaikan apresiasi atas saran yang telah diberikan Kiai Wahab yang dikenal dengan “Diplomasi Cancut Tali Wondo”.

Inilah isi pidato Bung Karno di pembukaan Muktamar NU di Solo:
“…Saudara-saudara sesudah bersenda gurau demikian saya insya Allah hendak memberi amanat pada Mu’tamar Nahdlatul Ulama. Sekarang hari Jumat, sehingga amanat saya itu tidak dan tidak boleh melewati jam 12… Saya sangat cinta sekali kepada NU. Saya sangat gelisah jika ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak cinta kepada NU. Meski harus merayap, saya akan tetap datang ke muktamar ini, agar orang idak meragukan kecintaan saya kepada NU.”

Fase dekade 1960–1967 adalah fase kedekatan Bung Karno dengan NU, terutama ta’dhim-nya kepada para kiai NU, antara lain kepada Mama KH. TB. Muhammad Falaq Pagentongan, Mbah KH. Wahab Chasbullah Tambak Beras, Mbah KH. Mahrus Ali Lirboyo, Mbah KH. R. As’ad Syamsul Arifin, Mbah KH. Bisri Syansuri, Prof. KH. Endad Musadad Garut, dan Buya KH. Abdulloh Syafi’i (ulama NU Betawi). Tentu masih banyak ulama NU lainnya yang dianggap Bung Karno sebagai guru sekaligus penasihat agamanya.

Untuk mengatasi krisis keabsahan sikap beragamanya Bung Karno, para ulama NU yang dipelopori oleh KH. Wahab Chasbullah memberikan solusi keagamaan dengan menetapkan Bung Karno sebagai Waliyul Amri ad-Dharuri bi as-Syaukah. Gelar ini mengesahkan kekuasaan Bung Karno secara agama dalam kondisi darurat, sehingga semua kebijakan dan urusan keagamaan di bawah pemerintahannya menjadi sah bagi umat Islam Indonesia.

Gelar tersebut disahkan dalam Muktamar NU Tahun 1954 di Surabaya, dan menurut Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputeri, gelar tersebut tidak pernah dicabut oleh NU hingga sekarang (Sumber: kompas.com, 2018).

Serang, 28 Desember 2025